Pembangunan Jalan Belum Terelalisasi, Warga Demo Kepala Desa

Tangerang, Patroli-
Warga Desa Pasir Gintung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, menggelar unjuk rasa di kantor desa, Rabu (13/3).

Dalam aksinya tersebut, warga desa mempertanyakan kepada kepala desa (kades) soal dana desa yang diperuntukkan pembangunan jalan desa yang hingga kini belum terealisasi, bahkan ada diantara mereka yang meminta agar kepala desa untuk diberhentikan.

Kepada Patroli, salah seorang warga desa yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, bahwa ada anggaran tahun 2018 sebesar Rp 600 juta untuk perbaikan jalan desa yang jumlahnya sebanyak 6 titik.

Alokasi dana desa untuk Kabupaten Tangerang tahun 2018 telah disalurkan kepada sebanyak 246 desa dengan jumlah dana sebesar Rp537 miliar.  

Saat berlangsung unjuk rasa, Camat Jayanti Chadir dan Kapolsek Cisoka turut berada dilokasi untuk menenangkan massa dan melakukan mediasi.

Selama proses mediasi, keduanya sempat memanggil kades beserta jajaran untuk menanyakan penjelasan soal anggaran yang sempat diduga oleh masyarakat telah diselewengkan.

Kades Pasir Gintung memberikan penjelasan, bahwa dikarenakan jadwal kerja yang padat sehingga perbaikan jalan belum direalisasikan. Namun dia berjanji akan merealisasikan tahun 2019 ini.

Kepala Inspektorat Kabupaten Tangerang Uyung Mulyardi mengatakan, bahwa pihaknya telah memeriksa Kades Pasir Gintung, Kecamatan Jayanti karena ada tuduhan telah melakukan proyek fiktif tahun 2018 senilai Rp600 juta.

“Memang benar ada warga Pasir Gintung yang melakukan aksi demo karena ulah kades, akhirnya kami melakukan pemeriksaan terhadap kades,” kata Uyung, dikutip laman Antara, Rabu (13/3).

Namun sewaktu dilakukan pemeriksaan, sambungnya, tuduhan pengelapan uang itu tidak terbukti karena kades belum mengunakan dana desa.

Menurut dia, petugas memerintahkan agar kades mengembalikan ke kas daerah untuk dipergunakan pada tahun 2019.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPM-PD) Kabupaten Tangerang Banteng Indarto mengatakan, telah melakukan mediasi dengan warga yang protes pengunaan dana desa usai demo digelar.

Ditambahkan oleh Banteng, bahwa pihaknya berupaya ada pembinaan bila ada dugaan kades yang mengelapkan dana desa maka pemeriksaan adalah hal penting.

“Kami tidak mengutamakan unsur pidana tapi pembinaan supaya kades mengembalikan uang tersebut,” katanya, seraya menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan pengarahan terhadap kades lainnya dalam pengunaan dana desa tidak boleh disalahgunakan tapi harus untuk kepentingan publik.

Kadis DPM-PD Banteng Indarto juga menegaskan, bahwa pertanggungjawaban dana desa itu penting karena merupakan uang negara dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik.

“Pengunaan dana desa harus terbuka dan dijelaskan kepada warga untuk apa saja uang tersebut dimanfaatkan,” imbuhnya. (Pardi/Jumiat)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *