Mobil Cicilan di Tarik di Jalan, Konsumen Didampingi LBH Balinkras Lapor Ke BPSK Garut

Garut, Patroli |
Tidak terima mobil cicilannya ditarik di jalan oleh pihak kreditur, seorang warga Kecamatan Samarang Garut melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Garut, yang berkantor di Jalan Tenjolaya Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat, Senin (2/11).

Lilis Juwariyah warga Kecamatan Samarang Garut yang mengambil kredit mobil di WF mengharapkan bantuan BPSK Garut untuk menyelesaikan persoalan kredit yang dialaminya.

“Saya sudah ada itikad baik. Selama ini saya telat bayar bukan karena disengaja tapi karena kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan ekonomi turun,” kata Lilis, kepada awak media di Garut, Jawa Barat.

Diungkapkan oleh Lilis, bahwa dirinya sejauh ini sudah ada upaya itikad baik untuk melunasi utang piutang sewaktu belum terjadi kredit macet.

Namun tetap saja akhirnya WF menarik unit di jalan, bahkan penarikan terjadi di luar Garut disaat mobil sedang digunakan oleh keponakannya di Cimahi Bandung.

“Oleh karena itu saya meminta bantuan ke BPSK agar persoalan ini selesai,” katanya, saat didampingi oleh Penasihat Hukum LBH Bantuan Hukum Perlindungan Kekerasan (Balinkras), serta Kabiro Garut Media patroliborgol.com.

Dikesempatan yang sama Penasihat Hukum LBH Balinkras DPC Garut Feri Citra Burama kepada awak media menyampaikan, bahwa dalam kondisi pandemi sekarang ini seharusnya lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan bisa bersikap lunak kepada debiturnya.

Ia menyebutkan, jika melihat arahan Presiden Jokowi (Jokowi) tidak diperkenankan debitur dikejar-kejar ketika ekonomi mereka ambruk akibat pandemi yang hingga kini belum berakhir.

“Apalagi debitur ini sudah ada itikad baik sebelumnya untuk melakukan pelunasan khusus, bahkan ketika mobil ditarik pun sudah ada upaya kembali. Saya harap itikad baik ini dipertimbangkan,” kata Feri.

Pihaknya juga menduga kalau kredit ini tidak disertai dengan akta fidusia. Karena debitur (kliennya) mengaku tidak pernah di awal perjanjian kredit membuat akta fidusia di kantor notaris.

“Dengan demikian sebetulnya tidak ada kekuatan eksekutorial dari pihak kreditur untuk melakukan penarikan unit di jalan tanpa adanya akta fidusia atau putusan pengadilan,” tegasnya.

Karena akta fidusia itu, sambungnya, bisa menjadi pengganti kekuatan pengadilan atau memiliki kekuatan eksekutorial yang sama. “Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,” jelasnya.

Walaupun akta fidusianya sudah ada, lanjut Feri, maka penarikan pun harus dengan cara yang baik sebagaimana keputusan dan aturannya harus jelas.

“Harus dijelaskan di awal dan harus disepakati kedua belah pihak tanpa paksaan. Sebagaimana putusan MK baru-baru ini ketika menafsirkan kembali soal pasal yang memberikan hak eksekutorial pada kreditur yang memiliki akta fidusia,” jelasnya.

Dengan demikian, Feri menduga dalam penarikan unit ini sebetulnya memenuhi unsur pidana dan hal itu mungkin akan menjadi salah satu langkah hukum yang akan diambil kliennya.

“Namun kami di sini tetap mengedepankan aspek musyawarah. Makanya kami datang ke BPSK agar persoalan perdata saja yang kita coba mediasi agar kedua belah pihak mendapatkan hak yang sama,” ujarnya.

Penasihat Hukum LBH Balinkras DPC Garut itu menggarisbawahi, bahwa kliennya sadar utang merupakan kewajiban dan ada itikad baik untuk melakukan pembayaran, bukan karena sengaja lalai.

Petugas Konsultasi Pengaduan BPSK Garut Desi Siti Aisyah menjelaskan, bahwa pihaknya selalu terbuka menerima setiap aduan konsumen. “BPSK akan semaksimal mungkin agar kedua belah pihak mendapatkan penyelesaian yang saling menguntungkan,” ucapnya.

Desi juga mempersilahkan ketika ada aduan dari konsumen agar melapor ke BPSK, dengan persyaratan yang mudah dan tanpa dipunggut biaya. “Cukup datang ke kantor BPSK cukup bawa KTP juga alat bukti. Nanti kita proses dari mulai kronologis,” tambahnya.

Menurutnya penyelesaian akhir itu tergantung dari kedua belah pihak, ketika dimediasi oleh BPSK nantinya akan ada putusan akhir berupa kesepakatan bersama yang sifatnya mengikat. “Ada tiga langkah penyelesaian sengketa, yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase,” imbuhnya.

Sementara itu ketika dikonfirmasi terkait masalah yang dialami oleh Lilis Juwariyah pihak WF tidak mau memberikan jawaban maupun informasi. (Ujang/Foto: Ist.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *