Lanjutan Kasus Mobil Konsumen Ditarik di Jalan oleh Leasing di Garut, BPSK Gelar Sidang

Garut, Patroli-
Kasus tarik paksa di jalanan atas unit kendaraan roda empat yang dilakukan WF Cabang Garut terhadap debitur Lilis Juwariyah beberapa waktu lalu akhirnya memasuki sidang pertama di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Garut, Jumat (20/11).

Pada sidang pertama yang digelar di BPSK, kedua pihak yang hadir adalah Kepala Cabang WF Garut beserta staf, sementara dari pihak konsumen oleh debitur langsung yaitu Lilis Juwariyah yang didampingi oleh Ketua tim Eksekusi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Balinkras DPC Garut Feri Citra Burama.

Selaku majelis hakim persidangan dari pihak BPSK yaitu Asep Dedi, didampingi majelis hakim BPSK dari unsur pengusaha Andri, dan majelis hakim BPSK dari unsur konsumen TB Ayi Sasmita.

Sidang yang digelar di kantor BPSK Garut yang terletak di Jalan Tenjolaya Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat, juga dihadiri dan disaksikan oleh awak media.

Di awal jalannya sidang, Hakim Asep Dedi menyampaikan adanya tiga mekanisme sidang di BPSK, yaitu Sidang Konsiliasi, Sidang Mediasi dan Sidang Arbitrase.

“Adapun yang dimaksud Sidang Konsiliasi adalah para pihak yang lebih dominan bermusyawarah dan menentukan sendiri jalan penyelesaian. Sementara BPSK hanya memberi sedikit masukan kemudian dibuatkan berita acara,” ujarnya.

Pada Sidang Konisiliasi, Asep pun mempersilahkan para pihak untuk bermusyawarah selama persidangan dengan diawasi oleh ketiga hakim majelis. “Silahkan bapak berembug, kita hanya mendengar saja dan meluruskan dan lain sebagainya,” ucapnya lagi.

Sementara di Sidang Mediasi, sambungnya, BPSK lebih berperan aktif memberikan bantuan saran dan mengarahkan sidang. “Tapi tetap penyelesaian tetap dikembalikan ke kedua belah pihak,” tegas Asep.

Terakhir yaitu sidang arbitrase, Asep Dedi menambahkan bahwa BPSK yang berwenang sepenuhnya mengatur dan menguasai jalan sidang termasuk memutuskan mana pihak yang salah dan mana pihak yang menang. “Peran BPSK di sidang arbitrase ini lebih dominan dan kedua belah pihak harus mematuhi segala keputusan,” tegasnya.

Namun pada perjalanan sidang pertama ini pihak WF belum dapat menghadiri pihak dari perusahaan yang dianggap berwenang dalam kasus ini, sehingga majelis hakim BPSK memutuskan menunda persidangan karena dianggap tidak akan ada penyelesaian.

Menurut Asep Dedi, persidangan harus ditunda karena berkaca kepada kasus yang sudah ada, jika tidak ada pihak yang berwenang memutuskan maka sidang akan percuma saja. Oleh karena itu BPSK kembali mengagendakan sidang kedua dan meminta kepada WF agar menghadirkan pihak yang memiliki kewenangan terkait permasalahan ini.

Sementara itu Kepala Cabang WF Garut mengutarakan permohonan maaf serta menjelaskan perihal ketidakhadiran pihak yang mereka anggap berwenang terkait kebijakan di perusahaan.

“Sebelumya saya mohon maaf, dari perwakilan sebetulnya tadinya mau datang cuma karena undanganya terlalu mepet pak. Kemarin kita terima karena perusahaan ada yang mewakili bagiannya,” tuturnya.  

Dirinya pun beralasan karena adanya pandemi, sehingga ada aturan dan kebijakan ketat soal perjalanan dinas ke luar kota untuk karyawan. “Itu ada di Bandung, beliau kan karena musim pandemi ada prosedur untuk keluarnya pak,” jelasnya.

Menanggapi itu, pihak masyarakat yang mewakili debitur pun menanggapi dengan perasaan kecewa. Menurutnya seharusnya WF memprioritaskan undangan BPSK, serta merasa itikad baik dan usaha keras konsumen untuk menyelesaikan permasalahan seakan tidak dihargai.

“BPSK diakui Negara. Saya minta kepada pihak perusahaan harus memprioritaskan karena ini sifatnya wajib. Ceu Haji Lilis saudari saya tidak ada hujan tidak ada panas memprioritaskan undangan dari BPSK,” imbuhnya. (Saepul Zihad/Foto: Ist.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *