Sidang Lanjutan BPSK Garut, Mediasi WF dan Konsumen Tidak Capai Titik Temu

Garut, Patroli-
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Garut kembali menggelar lanjutan sidang mediasi antara WF dan debitur atau konsumen selaku pelapor soal permasalahan penarikan kendaraan roda empat di jalan lantaran dianggap wanprestasi atau kredit macet.

Selaku pihak penengah, BPSK Garut dianggap sangat sigap tanggap dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, dengan segenap bantuan dan upaya dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Namun dalam pelaksanaanya, BPSK tidak berkedudukan sebagai penentu keputusan melainkan hanya penengah. Sehingga dalam hal ini keputusan diserahkan kepada kedua belah pihak.

Pada Sidang yang mengagendakan sinkronisasi dan harmonisasi nominal penyelesaian utang piutang, awalnya diharapkan terjadi kesepakatan, namun rupanya kedua belah pihak bersikukuh pada nominal dan pendirian masing-masing.

Pada kesempatan itu, Kepala Cabang WF Garut Aliyudin menyampaikan, bahwa dirinya sudah mendapatkan surat keputusan dari manajemen pusat. “Manajemen pusat memberikan jawaban bahwa pihaknya tetap berpendirian pada sistem keuangan,” sebutnya.

Menurutnya penawaran dari debitur terkait jumlah tunggakan yang akan dibayar belum bisa diterima, lantaran sampai hari ini, tunggakan pada sidang kedua memasuki bulan ke 8. “Perhari ini 9 bulan, sementara pengajuan debitur adalah 5 bulan,” jelas Aliyudin.

Kendati demikian, Kepala Cabang WF Garut itu mengaku sudah berusaha keras agar penawaran debitur seperti denda, biaya tarik dan biaya gudang, sudah dihapus. Diungkapkannya, bahwa mengajukan ke manajemen agar biaya tersebut telah berhasil dihapus atau dihilangkan.

Sementara itu pihak debitur dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim Eksekusi Lembaga Bantuan Hukum LBH Bantuan Hukum Perlindungan Kekerasan (LBH Balinkras) DPC Garut Feri Citra Burama menyebutkan, bahwa pihaknya tetap komitmen membayar segala tunggakan.

“Hanya saja untuk tungggakan yang empat bulan terhitung sejak mobil ditarik di jalan itu tidak bersedia dibayar dimuka, sebab dalam hal ini debitur tidak menikmati fasilitas tersebut. Lantas kenapa harus membayar apa yang tidak dinikmati,” kata Feri.

Pihak debitur, sambungnya, hanya meminta keringanan supaya tunggakan selama mobil ditarik itu akan dibayar diakhir atau dengan kata lain jangka kreditnya ditambah. “Sehingga pihaknya akan membayar tunggakan selama mobil ada di tangan debitur yaitu selama 5 bulan,” ujarnya menambahkan.

Disebutkan oleh Feri, seharusnya pihak WF menahan sistem yang berjalan selama mediasi ini dilaksanakan. “Namun rupanya sistem utang piutang terus berjalan seiring berjalannya waktu,” tukasnya.

Namun demikian, Ketua Tim Eksekusi LBH Balinkras DPC Garut itu juga sudah membantu kedua belah pihak dan mengupayakan agar dalam hal ini WF Garut juga menjadi pihak yang tidak dirugikan.

Dirinya juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada BPSK Garut yang dalam hal ini banyak sekali membantu, serta pihak WF Garut atas kerjasama yang baik selama menyelesaikan permasalahan ini.

“Walaupun mediasi tidak menemui titik temu, namun saya anggap BPSK sudah berhasil dalam membantu kedua belah pihak. Saya ucapkan terima kasih atas profesionalisme dan kerja keras BPSK Garut,” ucap Feri.

Sementara itu Ketua Majelis Hakim BPSK Asep Dedi juga menyampaikan sependapat dengan pihak debitur. Seharusnya pihak WF bisa memahami kondisi bahwa ketika mobil ditarik artinya fasilitas tidak dinikmati debitur.

“Wajar jika debitur mengajukan keringanan hanya membayar 5 bulan dulu,” ujarnya, seraya mengatakan bahwa penawaran debitur ini tidak merugikan WF justru sangat membantu sekali.

Asep Dedi juga berharap pihak WF bisa memberikan kebijakan restrukturisasi, agar kredit ini bisa berjalan lancar. “Dengan memperpanjang jumlah cicilan dengan mengurangi nominal cicilan per bulannya,” pungkasnya.

Senada dengan Asep, anggota Majelis Hakim BPSK Garut, Andri dan Ayi TB dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dalam hal ini BPSK hanya sebagai penengah. “Sebab sidang ini adalah dalam bentuk mediasi,” kata Andri.

Ia menjelaskan, berbeda ketika sidang yang diambil adalah dalam bentuk arbitrase, BPSK bisa bertindak sepenuhnya memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. “Juga keputusan BPSK wajib dipenuhi dan memiliki konsekuensi hukum,” imbuhnya.

Dikesempatan yang sama, Ujang Selamet yang mendampingi pihak debitur mengaku sangat kecewa dengan keputusan WF Garut yang bersikukuh dengan sistem yang diterapkan. Padahal menurutnya, pihak debitur yang didampingi sudah berusaha menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang.

Menurut Ujang, pihak debitur juga sudah mengurungkan niat atau menunda untuk melakukan pelaporan pidana atas penarikan unit dijalan, lantaran masih berharap proses ini selesai secara mediasi saja.

Namun melihat perkembangan yang terjadi, menurutnya pihak debitur selanjutnya akan berencana melaporkan kepihak penegak hukum atas adanya dugaan tindak pidana perampasan mobil di jalan oleh pihak penagih hutang atau debt collector. (Ujang Slamet/Foto: Ist.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *