Wartawan Lokal Mengaku Dihalang-halangi Saat Liputan Kehadiran Gubernur Jabar di Garut

Garut, Patroli-
Seorang Wartawan Media Tribun Tipikor, Dedi Sukmana mengaku dihalang-halangi ketika melakukan peliputan di wilayah Kampung Cikole, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Dedi merasa dilecehkan profesinya saat menjalankan tugasnya meliput berita kedatangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat meresmikan Smart Green House PT AJ di Garut Jawa Barat pada Rabu (27/1) lalu.

Menurut Dedi, sewaktu mendengar kedatangan Gubernur Ridwan Kamil ke wilayah tempatnya bertugas, tentunya ia berharap bisa meliput acara tersebut dan banyak wartawan yang juga akan melakukan yang sama.

Namun sangat disayangkan, disaat hendak melakukan liputan di lokasi peresmian, dirinya justru dihalang-halangi oleh orang-orang yang diduga adalah petugas dari PT AJ.

“Alasannya wartawan lokal tidak boleh melakukan peliputan karena yang ada di acara hanya wartawan nasional,” ujar Dedi, kepada Media Patroli di Garut, Jawa Barat, Jumat (29/1).

Menurutnya perbuatan menghalang-halangi tugas jurnalistik itu sudah jelas merupakan tindakan pelanggaran hukum. “Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah jelas dalam menjalankan tugasnya seorang wartawan mendapat perlindungan hukum,” katanya.

Terlebih, sambungnya, ini menghalang-halangi awak media saat sedang melakukan tugas peliputan kehadiran orang nomor satu di Jawa Barat dalam hal pembangunan di wilayah Garut.

Atas peristiwa tersebut, sambungnya, Dedi dan rekan-rekan yang tergabung dalam organisasi pers GAWAT (Gabungan Wartawan Nekat) merasa berkeberatan dan akan mempermasalahkan persoalan ini ke ranah hukum.

“Itu pelecahan dan tindakan pidana. Tidak ada peraturan dan perundang-undangan yang menyebut ada klasifikasi wartawan nasional dan lokal. Semua wartawan memiliki posisi yang sama dan dilindungi undang-undang,” pungkasnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Herry Budiman saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa jika ada pihak yang membeda-bedakan antara media lokal dengan media nasional tidaklah benar.

Ditegaskan olehnya bahwa media lokal maupun nasional di Indonesia tetap memakai regulasi yang sama. “Semua media menggunakan dan mematuhi aturan hukum yang sama, seperti persyaratan pendirian, undang-undang, kode etik jurnalistik, dan lainnya,” ucap Herry.

Oleh karena itu dirinya sangat menyayangkan jika ada pihak-pihak yang melakukan pelarangan atau menghalang-halangi tugas atau kinerja wartawan, terlebih melarang dengan dalil membeda-bedakan wartawan lokal dan nasional.

“Selama wartawan yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya mengedepankan kode etik jurnalistik dan tidak melanggar aturan hukum, kenapa harus dilarang melakukan peliputan. Biarkan saja, toh terlebih ini memberitakan kehadiran Pak Gubernur Jabar, tentunya ini akan menjadi berita yang konstruktif atau membangun,” tambah Herry.

Sekjen SWI itu juga mengingatkan, dalam Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 pada Pasal 18 dijelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi tugas jurnalistik dapat dikenai pidana.

“Menurut undang-undang pers dapat dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 500 juta,” ungkap tokoh pers di Kota Depok, Jawa Barat itu.

Di satu sisi Herry Budiman tetap mengajak semua pihak yang bersitegang untuk mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan terkait adanya dugaan menghalang-halangi wartawan dalam menjalankan tugasnya.

“Coba diselesaikan dengan kepala dingin, Insya Allah ada jalan keluar. Karena jika bisa diselesaikan secara damai tentunya akan membuka jalan untuk saling bersinerji dan bermitra. Pastinya semua punya tujuan yang sama yaitu saling menjaga dan memajukan daerah wilayah yang ditinggali bersama,” pungkasnya. (Ujang Slamet/Foto: Ist./Ilustrasi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *