Gelar Bimtek, Pemkab Tangerang Serius Berantas Stunting Sejak Dini
Kabupaten Tangerang |
Tim Tangerang Cegah Stunting (TEGAS) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka penurunan angka stunting selama dua hari, sejak tanggal 8 sampai dengan 9 Juni di Hotel Aryaduta, Lippo Village Karawaci, Tangerang, Banten.
Kegiatan ini merupakan salah satu langkah serius untuk memberantas stunting sejak dini agar masyarakat ke depan benar-benar hidup sehat.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi menyampaikan, bahwa Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah yang masuk prioritas untuk pencegahan stunting. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) mencapai angka 23,3 persen.
“Bimtek bertujuan untuk mengetahui permasalahan penyebab stunting, serta menjadi landasan kebijakan Pemkab Tangerang, agar penanganan stunting itu bisa lebih jelas dan terarah,” ujarnya.
Hendra berharap, dengan adanya kegiatan bimtek ini dapat meningkatkan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang telah dibentuk sebelumnya.
“Setelah bimtek ini nantinya, seluruh kecamatan dan desa dapat menurunkan angka stunting. Ayo kita berantas stunting sejak dini, sehingga masyarakat ke depan benar-benar hidup sehat,” imbuhnya.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Subdirektorat (Subdit) Kesehatan Direktorat SUPD III Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) A Andika Eka Saputra menambahkan, bahwa berdasarkan SSGI Tahun 2021 prevalensi stunting Provinsi Banten sebesar 24,5 persen.
”Merupakan salah satu dari 12 Provinsi Prioritas yang didampingi karena memiliki angka absolut balita stunting yang cukup tinggi,” jelasnya.
Menurut Andika, dari 8 lokus kabupaten atau kota intervensi di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil SSGI tahun 2019 menunjukkan angka prevalensi stunting sebesar 18,4 persen sedangkan untuk tahun 2021 mengalami kenaikan prevalensi menjadi 23,3 persen.
”Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Tangerang dipandang perlu dilakukan pendampingan khusus dan penguatan kapasitas pemda dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi,” imbuhnya. (Syuhada/Foto: Ist.)