Soroti Kerusakan Tesso Nilo, Jaksa Agung: Hanya Tersisa 12 Ribu Hektar Hutan

Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin menyoroti kerusakan parah di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau, dalam Rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang digelar di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Jumat (13/6).

Ia menyatakan keprihatinannya atas masifnya perambahan hutan yang menyebabkan hilangnya sebagian besar kawasan hutan TNTN.

Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH, Jaksa Agung memimpin rapat yang membahas tindak lanjut penguasaan kembali kawasan hutan serta rencana relokasi penduduk di dalam TNTN. Ia menekankan bahwa permasalahan di wilayah konservasi tersebut sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan secara sektoral.

“Dari total luas kawasan hutan sekitar 81.793 hektar, kini hanya tersisa sekitar 12.561 hektar. Hal ini disebabkan oleh perambahan hutan yang merusak ekosistem dan fungsi hutan sebagai rumah satwa serta paru-paru dunia,” ujar Jaksa Agung dalam sambutan pengantar rapat.

Burhanuddin juga mengapresiasi capaian Satgas PKH yang hingga 2 Juni 2025 telah berhasil menguasai kembali 1.019.611,31 hektar kawasan hutan secara nasional. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tantangan di TNTN bisa menjadi barometer bagi kesuksesan penertiban kawasan hutan lainnya di Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi TNTN antara lain adalah keberadaan perkebunan sawit ilegal yang menjadi sumber ekonomi utama masyarakat, dugaan dokumen kepemilikan tanah palsu seperti SKT dan KTP, penerbitan SHM ilegal, serta indikasi keterlibatan oknum aparat dalam tindak pidana korupsi.

Selain itu, TNTN juga dihuni oleh masyarakat pendatang dari luar daerah, bahkan telah dibangun berbagai fasilitas pemerintah seperti jaringan listrik, sekolah, dan tempat ibadah di dalam kawasan konservasi tersebut. Kondisi ini memperumit upaya relokasi penduduk karena menyangkut aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

“Permasalahan ini bukan semata isu lingkungan, melainkan juga mencakup aspek sosial dan ekonomi. Karena itu, kita harus menyatukan pemikiran untuk mencari solusi yang komprehensif dan tepat sasaran,” tegas Burhanuddin.

Ia juga menyinggung konflik antara masyarakat dan satwa liar seperti gajah serta harimau yang semakin sering terjadi akibat kerusakan habitat. Burhanuddin meminta agar semua pihak menjaga integritas dan profesionalitas dalam setiap langkah pelaksanaan kebijakan penguasaan kembali hutan dan relokasi penduduk.

Rapat yang berlangsung secara tertutup itu dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Staf Umum TNI, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kabareskrim Polri, Gubernur Riau, Ketua DPRD Riau, Pangdam I Bukit Barisan, Kajati Riau, serta para bupati dari wilayah terdampak dan unsur Forkopimda daerah.

Jaksa Agung berharap, keberhasilan penguasaan kembali kawasan TNTN bisa dijadikan proyek percontohan nasional dalam penanganan hutan konservasi yang mengalami degradasi. Ia menutup rapat dengan seruan agar kerja sama antar kementerian dan lembaga tetap terjaga demi kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Sinergi adalah kunci. Kita tidak boleh membiarkan kawasan konservasi strategis seperti Tesso Nilo hilang begitu saja,” pungkasnya. (Mh/Foto: Ist.)