Kebakaran Rumah Hakim PN Medan, PP IKAHI Serukan Perlunya Jaminan Keamanan Hakim

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) menggelar konferensi pers pada Kamis (6/11) di Media Center MA menanggapi kebakaran rumah Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan Khamozaro Waruwu, yang terjadi Selasa (4/11).

Dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal resmi YouTube dan Instagram Humas MA, Plt Kepala Biro (Karo) Humas MA Sobandi, bersama Ketua Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) Yasardin, dan Sekretaris PP IKAHI Rahman Rahim, menjelaskan kronologi dan sikap MA serta organisasi hakim terhadap musibah tersebut.

Yasardin menyatakan, kebakaran terjadi saat rumah dalam keadaan kosong dan hanya kamar utama yang menyimpan dokumen dan barang berharga yang terbakar habis.

Ia menegaskan bahwa proses investigasi penyebab kebakaran diserahkan sepenuhnya kepada aparat berwenang dengan penekanan pada transparansi.

MA mengecam segala upaya ancaman, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap hakim yang sedang menjalankan tugas peradilan.

“Jika terbukti kebakaran berhubungan dengan tugas yudisial Hakim Khamozaro, maka ini adalah bentuk teror serius yang mengancam penegakan hukum di Indonesia,” tegas Ketua PP IKAHI Yasardin.

Sebagai langkah awal, MA telah berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi (PT) Medan dan PP IKAHI untuk memberikan dukungan moril dan material kepada korban.

MA juga mengimbau seluruh pengadilan di seluruh yurisdiksi untuk meningkatkan protokol keamanan bagi hakim yang menangani perkara sensitif.

“Keamanan hakim tidak hanya soal fisik, tapi juga perlindungan ruang gerak profesionalnya,” kata Sobandi.

MA mendorong percepatan implementasi sistem pengamanan hakim nasional, yang sudah menjadi rekomendasi berbagai lembaga hukum dan HAM.

Sebagai solidaritas, MA siap mengalokasikan bantuan kemanusiaan melalui program bantuan bencana internal, selaras dengan bantuan tunai Rp30 juta yang disalurkan IKAHI kepada Hakim Khamozaro.

Sobandi menegaskan agar media turut mendukung pengawalan isu keamanan serta kesejahteraan hakim yang tengah dibahas dalam RUU Jabatan Hakim di Komisi III DPR RI. (Ags/Foto: Ist.)