Satu Tahun Kepemimpinan Dedie–Jenal, Kinerja Pemkot Bogor Dievaluasi dan Diperkuat

Bogor Kota – Satu tahun memimpin Kota Bogor, pasangan Dedie–Jenal melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Dilansir portal kotabogor.go.id, Minggu (21/2), sejumlah indikator makro menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor Tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan.

Pada saat yang sama, laju inflasi tercatat menurun. Angka kemiskinan dan tingkat pengangguran pun menunjukkan tren perbaikan.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menegaskan, hasil tersebut tidak boleh membuat jajaran Pemkot berpuas diri. Ia meminta seluruh perangkat daerah menjaga momentum positif yang sudah terbentuk.

“Capaian ini harus diperkuat. Kita tidak boleh kendor. Ini baru tahun pertama, dan sudah disiapkan berbagai program untuk mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, termasuk pembangunan infrastruktur serta penguatan sektor pendidikan dan sosial,” kata Dedie usai rapat pimpinan di Bumi Ageung Batutulis, Jumat (20/2/2026).

Menurutnya, indikator-indikator tersebut menjadi fondasi untuk melangkah lebih jauh dalam meningkatkan kualitas pembangunan di Kota Bogor. Salah satu fokus ke depan adalah memperluas kesempatan kerja.

Ia menilai, peningkatan lapangan pekerjaan harus berjalan beriringan dengan kemudahan perizinan usaha. Dengan demikian, iklim investasi dapat tumbuh dan berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja.

“Lowongan pekerjaan harus ditingkatkan, dan itu berkaitan dengan kemudahan perizinan. Semua saling terhubung. Karena itu kami sepakat untuk terus menjaga semangat membangun Bogor agar semakin baik,” ujarnya.

Selain itu, Pemkot Bogor berencana melakukan pembenahan data terpadu pada 2026 guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selama ini, berbagai program bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah masih berjalan terpisah.

Dedie mencontohkan, penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI), Kartu Indonesia Pintar, maupun bantuan beras kerap berasal dari keluarga yang berbeda karena data belum sepenuhnya sinkron.

Ke depan, Pemkot menargetkan intervensi yang lebih terintegrasi. Dengan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, bantuan akan difokuskan pada satu keluarga secara menyeluruh agar dalam kurun waktu tertentu mampu bertransformasi dari kategori prasejahtera menjadi sejahtera. (Red/Ags/Foto: Ist./kotabogor.go.id)