Perluasan Cakupan Dissenting Opinion dalam Hukum Acara Pidana Indonesia
Oleh Septri Andri Mangara Tua* Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU
Read MoreOleh Septri Andri Mangara Tua* Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU
Read MoreOleh Dandy Alfayed Ginting* Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut KUHP baru tidak
Read MoreOleh Bony Daniel* Pembahasan RUU Jabatan Hakim di DPR sejak akhir Maret 2026 (1) membawa kembali satu pertanyaan lama, yakni sejauh
Read MoreMomen Bersejarah IKAHI dan Urgensi RUU Hukum Perdata Internasional Oleh Sunoto, S.H., M.H. Bayangkan seorang petani bijak yang tidak hanya
Read MoreOleh Ardiansyah Iksaniyah Putra* Eksekusi perdata merupakan tahap akhir proses litigasi yang berfungsi sebagai instrumen yudisial untuk mewujudkan hak substantif pihak
Read More