Tim Jubir MA Jadi Garda Depan Komunikasi Publik Peradilan

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) memiliki Tim Juru Bicara (Jubir) yang bertugas menyampaikan berbagai informasi, kebijakan, serta perkembangan penting di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya kepada masyarakat dan media massa.

Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, MA tidak hanya menjalankan fungsi mengadili dan mengawasi jalannya peradilan, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat, terbuka, dan mudah dipahami publik.

Di tengah era keterbukaan informasi publik, komunikasi yang efektif menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Untuk mendukung tugas tersebut, MA membentuk Tim Jubir yang menjadi garda terdepan dalam menjembatani komunikasi antara lembaga peradilan dengan masyarakat dan insan pers.

Tim Jubir MA saat ini terdiri atas Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Suharto, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Pengawasan MA Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H., dan Hakim Agung Kamar Perdata MA Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.

Dalam pelaksanaan tugas komunikasi publik, tim tersebut juga didukung oleh Kepala Biro (Karo) Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Urusan Administrasi (BUA) MA, Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.T., M.H.

Andi Julia Cakrawala sendiri diperkenalkan secara resmi kepada insan pers dalam kegiatan media gathering bersama para jubir dan wartawan di Media Center MA, Jakarta, Rabu (10/6). Kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan sinergi antara MA dan media dalam penyebarluasan informasi peradilan kepada masyarakat.

Berikut profil singkat anggota Tim Jubir Mahkamah Agung:

1. Suharto, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial)

Suharto lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 13 Juni 1960. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Jember pada 1984 dan meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Merdeka Malang pada 2003.

Sebelum menempati posisi strategis di MA, Suharto pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Wakil Ketua PN Samarinda, Ketua PN Jakarta Pusat, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Makassar, hingga Panitera Muda Pidana MA.

Suharto dilantik sebagai Hakim Agung pada 19 Oktober 2021. Pada awal 2023, ia dipercaya menjadi Jubir MA menggantikan Andi Samsan Nganro yang memasuki masa purnabakti. Pada 23 Oktober 2023, ia mendapat amanah sebagai Ketua Kamar Pidana MA.

Sebelum menjabat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Suharto juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial.

2. Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H. (Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung)

Prof. Yanto lahir di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 21 Januari 1960. Ia menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, melanjutkan Magister Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dan meraih gelar doktor dari Universitas Jayabaya Jakarta.

Pada 7 Februari 2025, ia dikukuhkan sebagai profesor dari Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah.

Karier yudisialnya dimulai sebagai Calon Hakim di PN Pekalongan pada 1992. Selanjutnya, ia bertugas sebagai hakim di PN Manna, Bengkulu, dan PN Jember.

Kariernya terus berkembang dengan menjabat sebagai Wakil Ketua dan Ketua PN Tais, Ketua PN Bantul, Hakim PN Jakarta Selatan, serta Wakil Ketua dan Ketua PN Sleman.

Prof. Yanto juga pernah menjabat Ketua PN Denpasar dan Ketua PN Jakarta Pusat yang membawahi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Setelah itu, ia dipercaya menjadi Hakim Tinggi pada PT Denpasar, Panitera Muda Pidana Umum sekaligus Hakim Tinggi Yustisial MA, hingga akhirnya dilantik sebagai Hakim Agung Kamar Pidana pada 2024. Pada 2026, Prof. Yanto dipercaya menduduki jabatan Ketua Kamar Pengawasan MA.

3. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. (Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung)

Heru Pramono lahir di Blitar, Jawa Timur, pada 19 November 1961. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Diponegoro pada 1985, Magister Hukum Bisnis di Universitas Islam Indonesia pada 2001, dan meraih gelar doktor dari universitas yang sama pada 2022.

Perjalanan kariernya di lingkungan peradilan ditandai dengan berbagai penugasan strategis di pengadilan tingkat banding maupun tingkat pertama. Sebelum menjadi pimpinan pengadilan tinggi, ia pernah menjabat sebagai Hakim Tinggi pada PT Medan dan PT Jakarta.

Selanjutnya, Heru Pramono dipercaya sebagai Wakil Ketua PT Bengkulu, Wakil Ketua PT Banjarmasin, Ketua PT Jayapura, Wakil Ketua PT DKI Jakarta, hingga Ketua PT Tanjungkarang.

Pada 2024, ia diberi amanah sebagai Panitera MA. Setahun kemudian, tepatnya Kamis, 23 Oktober 2025, ia dilantik menjadi Hakim Agung.

4. Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.T., M.H. (Karo Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung)

Andi Julia Cakrawala lahir di Takalar, Sulawesi Selatan, pada 5 Juli 1974. Ia memiliki latar belakang pendidikan multidisiplin yang memadukan bidang teknik dan hukum.

Ia meraih gelar Sarjana Pendidikan Teknik Elektro dari Universitas Pancasila pada 1997, Magister Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung pada 2003, Sarjana Hukum dari Universitas Islam Attahiriyah pada 2009, Magister Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada 2012, serta Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran pada 2015.

Kariernya di lingkungan MA dimulai sebagai staf pada PN Bekasi pada 2009. Berbekal pengalaman di bidang hukum dan administrasi peradilan, ia kemudian dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis, antara lain Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA MA, Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan Humas BUA MA, Wakil Ketua PN Depok, serta Ketua PN Cirebon.

Saat ini, Andi Julia Cakrawala menjabat sebagai Karo Hukum dan Humas BUA MA. Dalam perannya tersebut, ia mendukung pelaksanaan fungsi komunikasi publik MA, termasuk penguatan hubungan dengan media massa dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Keberadaan Tim Jubir MA diharapkan semakin memperkuat keterbukaan informasi publik dan mempererat hubungan lembaga peradilan dengan masyarakat. Melalui komunikasi yang cepat, akurat, dan transparan, MA berupaya terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. (Red/Nix/Foto: Istimewa)