Kakorlantas Tekankan Sinergi Tiga Pilar Samsat, Dorong Layanan Bersih dan Berbasis Digital

Semarang – Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Irjen Pol. Agus Suryonugroho membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembina Samsat Nasional Tahun Anggaran (T.A) 2026 di Hotel Padma, Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (22/4).

Kegiatan ini mempertemukan tiga pilar utama Samsat untuk memperkuat kolaborasi dalam peningkatan pelayanan publik.

Dalam arahannya, Kakorlantas menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan PT Jasa Raharja sebagai fondasi utama pelayanan Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).

Ia menilai koordinasi yang telah berjalan selama ini perlu ditingkatkan agar memberikan dampak lebih optimal bagi masyarakat.

“Kami mengutamakan persepsi sesuai arahan Kapolri bahwa melayani masyarakat harus dengan ikhlas. Karena itu, kita harus terus meningkatkan kualitas layanan, termasuk dalam pembayaran pajak kendaraan dan layanan lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, perkembangan teknologi menuntut seluruh jajaran untuk lebih adaptif. Transformasi digital dinilai sebagai langkah strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi layanan.

“Transformasi digital itu sebuah keniscayaan. Pelayanan harus berbasis digital, namun juga harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) agar sistem dapat berjalan optimal,” kata Agus.

Kakorlantas menegaskan dukungannya terhadap seluruh upaya digitalisasi layanan Samsat. Ia berharap Rakor ini mampu menghasilkan langkah konkret yang dapat segera diterapkan di lapangan.

“Seluruh upaya ini bertujuan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sekaligus mendukung kemajuan bangsa,” lanjutnya.

Meski demikian, Agus mengakui masih adanya persepsi di masyarakat bahwa pelayanan Samsat di sejumlah daerah belum sepenuhnya adaptif dan responsif.

Hal ini menjadi catatan penting untuk segera diperbaiki melalui evaluasi menyeluruh dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

“Kita tidak boleh menutup mata. Masih ada anggapan pelayanan belum optimal. Ini harus dijawab dengan kerja nyata dan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menekankan komitmen untuk menghapus praktik pelayanan yang bersifat transaksional. Seluruh jajaran diminta menjaga integritas dan profesionalisme dalam memberikan layanan publik.

“Tidak ada lagi pelayanan yang bersifat transaksional. Semua proses harus transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai bagian dari penguatan sinergi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Kakorlantas Polri, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, serta Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin. (Red/Ags/Foto: ist./DivHumas)