614 Pedagang Kramat Jati Direlokasi, Pemprov DKI Tegaskan Jalan Tak Boleh Jadi Lapak

Jakarta – Penataan kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, memasuki tahap baru. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merelokasi 614 pedagang dari kawasan yang telah menjadi sentra aktivitas perdagangan sejak awal 1970-an.

Pemerintah menyediakan lokasi baru, membebaskan retribusi selama enam bulan, sekaligus menyiapkan fasilitas dan skema pemberdayaan ekonomi bagi para pedagang.

Relokasi berlangsung pada 24–31 Agustus 2026. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung sejumlah lokasi penempatan pedagang, Selasa (1/9/2026), untuk memastikan proses penataan berjalan sesuai rencana dan aktivitas perdagangan tetap dapat berlangsung.

Dari 614 pedagang yang direlokasi, sebanyak 331 pedagang ditempatkan di Pasar Kramat Jati Sektor 7. Sebanyak 193 pedagang ikan ditempatkan di Lokbin (Lokasi Binaan) Kramat Jati, 45 pedagang kue di Lokbin Cililitan, sedangkan 45 pedagang lainnya ditempatkan di sejumlah pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.

“Hari ini, Pemerintah DKI Jakarta secara sungguh-sungguh ingin menata kawasan pedagang yang ada di Kramat Jati ini. Total ada 614 pedagang yang sudah disiapkan lokasi penempatannya,” ujar Pramono.

Penataan Kramat Jati bukan perkara mudah. Aktivitas perdagangan di kawasan tersebut telah berlangsung lebih dari lima dekade. Karena itu, Pemprov DKI memilih pendekatan dialogis dan humanis dengan melibatkan pedagang, tokoh masyarakat, serta pengurus paguyuban.

“Pembenahan ini terus terang tidak gampang karena sudah berlangsung puluhan tahun sejak awal tahun 1970-an. Tetapi untuk menciptakan ketertiban di Jakarta, penataan di Kramat Jati ini mutlak dilakukan,” kata Pramono.

Pemerintah tidak hanya memindahkan pedagang. Untuk membantu proses adaptasi, Pemprov DKI memberikan pembebasan retribusi pasar selama enam bulan. Nilai retribusi yang dibebaskan mencapai Rp180.000 per bulan atau Rp6.000 per hari bagi seluruh pedagang yang direlokasi.

Fasilitas di lokasi binaan juga dibenahi. Perbaikan meliputi saluran air dan sirkulasi udara, termasuk penambahan kipas angin. Pembenahan tersebut diarahkan untuk menciptakan tempat berdagang yang lebih nyaman sekaligus menjaga kebersihan dan higienitas lingkungan.

Pemprov DKI juga mulai mendorong pemberdayaan ekonomi pedagang melalui gagasan pembentukan koperasi. Koperasi tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok dan membuka peluang kerja sama, termasuk penyediaan ikan segar dengan harga terjangkau bagi rumah sakit yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

“Kami telah berdiskusi bersama Wali Kota Jakarta Timur dan Kepala Dinas PPKUKM mengenai gagasan pembentukan koperasi bagi para pedagang,” ungkap Pramono.

Persoalan lain yang diantisipasi pemerintah adalah hilangnya pelanggan akibat perpindahan lokasi. Karena itu, Pramono meminta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) memperluas publikasi mengenai lokasi-lokasi binaan agar masyarakat mengetahui tempat baru para pedagang.

Namun, pendekatan humanis tersebut tetap dibarengi ketegasan. Pemprov DKI memastikan badan jalan tidak kembali digunakan sebagai tempat berjualan setelah proses relokasi.

“Prinsip utama kami adalah mengedepankan pendekatan yang humanis dengan menyediakan tempat relokasi yang layak. Namun, jika di kemudian hari masih ada yang kembali berjualan di badan jalan, penertiban dan sanksi tegas akan tetap diberlakukan,” tegas Pramono.

Untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sementara, Pemprov DKI menyiapkan lokasi penyangga tidak jauh dari kawasan Kramat Jati. Tempat tambahan tersebut ditargetkan siap digunakan dalam waktu tiga pekan dan prosesnya dikoordinasikan bersama perwakilan pedagang.

“Kami optimistis dalam waktu tiga minggu ke depan tempat penampungan tambahan tersebut siap digunakan sehingga seluruh pedagang tertampung secara sempurna,” kata Pramono.

Koordinator Pedagang Subuh Kramat Jati, Muhtarom, menyambut baik penataan yang dilakukan melalui dialog. Ia mengimbau seluruh pedagang pasar subuh memanfaatkan lokasi binaan yang telah disediakan pemerintah daerah.

“Kami telah mengimbau seluruh pedagang pasar subuh untuk masuk dan memanfaatkan fasilitas lokasi binaan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah,” ujar Muhtarom.

Muhtarom juga menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI dan Gubernur DKI Jakarta atas perhatian yang diberikan kepada pedagang. Ia berkomitmen menjaga ketertiban selama proses transisi dan penyiapan fasilitas tambahan.

“Kami berterima kasih atas kebijakan dan perhatian Bapak Gubernur, serta kami berkomitmen menjaga ketertiban bersama selama proses penyiapan sarana tambahan berlangsung,” pungkasnya.

Relokasi 614 pedagang tersebut menjadi bagian dari penataan kawasan Kramat Jati yang telah berkembang selama puluhan tahun. Pemprov DKI berupaya mengembalikan fungsi ruang publik tanpa memutus mata pencaharian pedagang, melalui penyediaan lokasi baru, pembebasan retribusi, perbaikan fasilitas, publikasi lokasi usaha, hingga penguatan ekonomi melalui koperasi. (Red/Alz/Foto: Ist./Pemprov DKI Jakarta)