Jakarta Siaga Hadapi Puncak Kemarau, Warga Kekurangan Air Diminta Lapor 112

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan langkah antisipasi untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama puncak musim kemarau 2026.

Warga yang mengalami kekurangan air bersih diminta segera melapor melalui layanan darurat 112 agar dapat ditindaklanjuti dengan distribusi air.

Kesiapsiagaan tersebut menjadi bagian dari Apel Jaga Jakarta Kesiapsiagaan Musim Kemarau 2026 yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Rabu (2/9/2026). Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Kusmanto, turut mengikuti apel tersebut.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, mengatakan BPBD telah berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk menyiapkan jalur komunikasi dalam penanganan masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih.

Menurut Marulitua, mekanisme pelaporan tersebut juga telah disosialisasikan kepada jajaran pemerintah kota, kecamatan hingga kelurahan di Jakarta. Masyarakat yang menemukan kondisi kekeringan atau mengalami kekurangan air bersih dapat segera menghubungi layanan 112.

“Setelah laporan diterima, BPBD akan berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk memfasilitasi distribusi air bersih ke lokasi yang membutuhkan. Ini yang kami sosialisasikan ke jajaran wali kota, kecamatan, dan kelurahan agar bilamana masyarakat menemukan kejadian kekeringan segera melaporkan ke 112 dan kami akan memfasilitasi dengan PAM Jaya untuk distribusi air bersihnya,” pungkasnya.

Untuk mendukung penanganan kekurangan air bersih, BPBD DKI Jakarta telah menyiapkan 29 mobil tangki yang berasal dari 10 instansi/lembaga. Distribusi air bersih juga telah dilakukan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau perlu diperkuat hingga tingkat kelurahan melalui pemetaan wilayah rawan dan kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut dinilai penting mengingat fenomena El Nino diprediksi berlangsung hingga awal 2027 sehingga berpotensi menimbulkan kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, hingga penurunan kualitas udara.

“Terlebih dengan kondisi El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027. Dampaknya perlu diantisipasi, mulai dari kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, hingga penurunan kualitas udara,” kata Pramono.

Selain persoalan air bersih, Pemprov DKI Jakarta juga memperkuat pencegahan kebakaran yang menjadi salah satu risiko selama musim kemarau. Sepanjang Juli hingga Agustus 2026 tercatat 457 kejadian kebakaran, dengan 240 kejadian terjadi pada Agustus. Dugaan penyebab terbanyak berasal dari listrik, yakni 169 kejadian.

“Sementara itu, objek yang paling banyak terbakar yakni sampah, ada 122 kejadian. Pengawasan terhadap titik rawan dan edukasi pencegahan harus diperkuat,” tuturnya.

Pramono juga meminta setiap RW memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di tingkat lingkungan.

“Program sudah berjalan, saya yakin sekarang setiap RW sudah memilikinya,” tambahnya.

Untuk mempercepat respons terhadap berbagai potensi dampak musim kemarau, sebanyak 1.027 personel telah disiapkan.

Mereka berasal dari unsur pemerintah, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), PAM Jaya, Palang Merah Indonesia (PMI), relawan, serta mitra kebencanaan.

Pramono meminta seluruh jajaran tidak menunggu persoalan terjadi sebelum melakukan tindakan. Ketersediaan air bersih, pencegahan kebakaran, kualitas udara, kesehatan warga, hingga stok pangan harus terus dipantau.

“Saya meminta jajaran untuk tidak menunggu masalah terjadi. Pastikan air bersih tersedia, cegah kebakaran, jaga kualitas udara dan kesehatan warga, serta pantau stok pangan. Masyarakat juga perlu dilibatkan untuk menggunakan air secara bijak, mencegah sumber api, memastikan APAR tersedia, dan segera melaporkan potensi kebakaran,” pungkasnya.

Penguatan kesiapsiagaan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta membangun respons kebencanaan yang lebih cepat dan terkoordinasi.

Pemerintah mengajak masyarakat ikut berperan dengan menggunakan air secara bijak, meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber api, serta segera melaporkan kondisi yang berpotensi mengganggu keselamatan dan kebutuhan dasar warga. (Red/Alz/Foto: Ist./Pemprov DKI Jakarta)