Hari Pahlawan, Ali Hanafiah: Bangun Sistem Peradilan yang Profesional, Independen, dan Dapat Dipercaya

Jakarta – Peringatan Hari Pahlawan Nasional pada Selasa (10/11/2026) menjadi momentum untuk mempertanyakan kembali sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah diwujudkan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Di tengah tuntutan masyarakat terhadap keadilan dan kepastian hukum, integritas aparatur negara menjadi persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan.

Sekretaris Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Ali Hanafiah, mengingatkan bahwa penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan tidak cukup diwujudkan melalui upacara, tabur bunga, ataupun kegiatan seremonial.

Menurutnya, perjuangan para pendiri bangsa harus diteruskan dengan membangun penyelenggaraan negara yang jujur, bertanggung jawab, dan mampu memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

“Penghormatan terbaik kepada para pahlawan adalah melanjutkan cita-cita kemerdekaan melalui tindakan nyata, termasuk membangun sistem peradilan yang profesional, independen, dan dapat dipercaya,” tegas Ali dalam refleksi Hari Pahlawan Nasional.

Ia menilai bahwa kemerdekaan tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan, tetapi juga terbebas dari perlakuan sewenang-wenang, diskriminasi, dan ketidakadilan dalam kehidupan bernegara.

Karena itu, setiap penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum, memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Reformasi Peradilan Harus Menyentuh Perilaku Aparatur

Ali menyoroti pentingnya pembenahan menyeluruh dalam sistem penegakan hukum. Menurutnya, persoalan integritas tidak dapat diselesaikan hanya dengan pembaruan administrasi, pembangunan fasilitas, atau penerapan teknologi pelayanan.

Perubahan yang sesungguhnya harus terlihat dari perilaku aparat ketika menjalankan kewenangan, menangani perkara, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Lembaga peradilan harus memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat, bukan menjadi tempat yang menimbulkan ketakutan, kekecewaan, ataupun hilangnya kepercayaan terhadap institusi negara,” tutur Ali.

Ia mengingatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan, praktik koruptif, pelanggaran etika, serta tindakan diskriminatif oleh oknum aparatur dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Oleh karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus ditangani melalui mekanisme hukum dan pengawasan yang objektif, transparan, serta menghormati hak seluruh pihak.

“Perubahan yang paling mendasar harus dimulai dari perilaku dan integritas setiap individu yang diberikan kewenangan untuk menjalankan hukum,” ucapnya.

Ali menekankan bahwa hakim harus bebas dari tekanan dan kepentingan di luar hukum ketika memeriksa serta memutus perkara. Jaksa dituntut menjalankan penuntutan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan, sedangkan kepolisian wajib mengedepankan profesionalisme serta perlindungan hak masyarakat.

“Demikian pula advokat berkewajiban menjaga kehormatan profesi, sementara aparatur pengadilan harus memberikan pelayanan secara terbuka, adil, dan tanpa diskriminasi,” tandasnya.

Menurut Ali, jabatan dan kewenangan bukanlah alat untuk memperoleh keistimewaan. Kekuasaan yang tidak disertai integritas berpotensi membuka ruang penyalahgunaan, sedangkan kewenangan tanpa akuntabilitas dapat menjauhkan hukum dari tujuan utamanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menghapus perlakuan hukum yang diskriminatif agar masyarakat tidak terus dihadapkan pada anggapan bahwa hukum tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.

Prinsip persamaan di hadapan hukum harus diterapkan tanpa membedakan kekayaan, jabatan, kedudukan sosial, maupun kedekatan seseorang dengan kekuasaan.

Pengawasan Tidak Boleh Berhenti pada Formalitas

Ali menilai bahwa penguatan pengawasan merupakan bagian penting dari upaya mengembalikan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Setiap laporan atau dugaan pelanggaran etik, penyalahgunaan kewenangan, dan praktik koruptif perlu diperiksa sesuai prosedur yang berlaku, dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.

Pengawasan internal maupun eksternal harus dijalankan secara konsisten, profesional, dan tidak dipengaruhi kedudukan pihak yang diperiksa.

“Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya juga memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat tata kelola, menjaga independensi hakim, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Menurutnya, independensi kekuasaan kehakiman harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas, keterbukaan, dan penghormatan terhadap kode etik.

Keberhasilan lembaga peradilan tidak cukup diukur dari capaian administratif ataupun program modernisasi. Ukuran yang tidak kalah penting adalah apakah masyarakat benar-benar memperoleh pelayanan dan proses hukum yang adil.

Ali juga menyoroti tanggung jawab pers dalam mengawal penyelenggaraan peradilan.

Melalui FORSIMEMA-RI, ia mendorong insan pers menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan tidak hanya berfokus pada pemberitaan kegiatan seremonial institusi.

Pers harus mampu menyampaikan kritik berdasarkan fakta, memeriksa informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan ruang konfirmasi kepada pihak terkait.

“Sebaliknya, pemberitaan yang mendahului proses hukum atau menyajikan dugaan sebagai fakta yang telah terbukti justru dapat merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan terhadap pers,” tambahnya.

Ali berpandangan bahwa kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab bukanlah ancaman terhadap lembaga negara. Kritik justru dapat membantu memperbaiki kelemahan tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Karena itu, hubungan antara pers dan lembaga peradilan perlu dibangun secara profesional tanpa mengurangi independensi masing-masing.

Hari Pahlawan Harus Menghasilkan Perubahan Nyata

Dalam refleksi Hari Pahlawan 2026, Ali mengajak pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, insan pers, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga nilai perjuangan bangsa.

Menurutnya, kepahlawanan pada masa sekarang dapat diwujudkan melalui keberanian menolak penyimpangan, membela kebenaran, melindungi hak masyarakat, serta menjalankan tugas dengan jujur.

Semangat tersebut sejalan dengan nilai Pancasila, terutama sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ali berharap peringatan 10 November menjadi dorongan bagi seluruh institusi penegak hukum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan yang dapat dirasakan masyarakat.

Pembenahan itu tidak boleh berhenti pada kebijakan pimpinan, tetapi harus menjadi kesadaran setiap individu yang menjalankan fungsi pelayanan dan penegakan hukum.

“Jangan hanya mengenang jasa para pahlawan melalui upacara dan tabur bunga. Lanjutkan perjuangan mereka dengan memperjuangkan keadilan, menjaga kejujuran, dan mengubah perilaku yang menyimpang,” pesan Ali Hanafiah.

“Jangan biarkan peradilan menjadi tempat lahirnya ketidakadilan. Sudah saatnya kita bergerak dari peradilan yang menyimpang menuju peradilan yang berintegritas, demi kesejahteraan dan keadilan yang beradab bagi seluruh rakyat Indonesia,” lanjutnya.

Ia mengingatkan bahwa kehormatan lembaga negara pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kewenangan, kedudukan, maupun fasilitas yang dimiliki, tetapi juga oleh perilaku dan tanggung jawab orang-orang yang menjalankannya.

Bagi Ali, melanjutkan perjuangan para pahlawan berarti memastikan kemerdekaan menghadirkan perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh warga negara.

“Selamat Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2026. Pahlawanku Teladanku. Perjuanganku Melanjutkan Keadilan dan Integritas untuk Indonesia,” tutupnya.

(Red/Nix/Foto: Ist.)