PETISI 26 Perkuat Konsolidasi, Siapkan Audiensi dengan DPRD Kabupaten Bogor

Bogor – Gerakan masyarakat yang tergabung dalam PETISI 26 kembali menggelar rapat evaluasi dan konsolidasi pada Rabu malam (7/10/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan gerakan, penguatan soliditas internal, strategi komunikasi dengan pemerintah, serta langkah lanjutan untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Bogor.

Dalam rapat tersebut, peserta menegaskan bahwa perjuangan PETISI 26 harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan dibangun di atas fondasi yang kuat. Setiap agenda dinilai perlu dipersiapkan secara matang agar gerakan tidak terburu-buru membangun langkah besar tanpa dukungan dasar yang memadai.

Fondasi perjuangan dianalogikan seperti sebuah bangunan. Sebelum membangun struktur yang lebih besar, fondasi harus diperkuat terlebih dahulu agar tidak mudah goyah. Karena itu, konsolidasi internal, komunikasi, dukungan masyarakat, serta strategi kelembagaan dipandang menjadi bagian penting dalam menentukan tahapan gerakan berikutnya.

Audiensi dengan DPRD Menjadi Agenda Prioritas

Salah satu keputusan penting dalam rapat adalah rencana membangun komunikasi resmi dengan DPRD Kabupaten Bogor.

PETISI 26 berencana mengirimkan surat permohonan audiensi kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bogor pada Kamis (8/10/2026). Audiensi tersebut diharapkan menjadi ruang dialog antara masyarakat sipil dan wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menjelaskan tujuan serta latar belakang gerakan.

Dalam audiensi, PETISI 26 berencana menyampaikan aspirasi masyarakat, perkembangan perjuangan, dukungan tanda tangan masyarakat, serta harapan adanya komitmen bersama terhadap pemberantasan korupsi, transparansi, dan penguatan kontrol sosial.

Apabila permohonan tersebut mendapat respons positif dan DPRD Kabupaten Bogor bersedia menerima audiensi pada Jumat (9/10/2026), PETISI 26 akan menyiapkan delegasi untuk menghadiri pertemuan. Komposisi delegasi akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh ketua dan pengurus PETISI 26.

Forum juga mengevaluasi komunikasi yang sebelumnya telah terbangun dengan pihak eksekutif. Respons pemerintah terhadap aspirasi yang telah disampaikan dinilai sebagai perkembangan yang perlu diapresiasi.

Namun, PETISI 26 menilai komunikasi tidak cukup hanya dilakukan dengan pihak eksekutif. DPRD Kabupaten Bogor juga dipandang memiliki posisi strategis karena merupakan representasi masyarakat sekaligus memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Karena itu, audiensi dengan DPRD dipandang sebagai tahapan penting untuk memperluas ruang dialog dan memastikan aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui jalur kelembagaan.

Dukungan Masyarakat dan Soliditas Internal

Rapat juga membahas dukungan tanda tangan masyarakat yang telah dihimpun melalui PETISI 26. Dukungan tersebut tidak hanya dipandang sebagai angka, tetapi sebagai bentuk partisipasi masyarakat dan mandat moral terhadap agenda yang sedang diperjuangkan.

PETISI 26 berkomitmen menjaga serta menyampaikan dukungan tersebut melalui mekanisme yang bertanggung jawab. Apabila terdapat respons atau komitmen dari pihak eksekutif maupun legislatif, hasilnya diharapkan dapat disampaikan kembali kepada masyarakat secara terbuka.

Langkah tersebut dinilai penting sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus rekam jejak perjuangan masyarakat sipil dalam menyampaikan aspirasi melalui jalur demokratis.

Di sisi internal, peserta rapat menilai perbedaan pendapat, karakter, maupun cara pandang merupakan hal yang wajar dalam sebuah gerakan. Namun, perbedaan tersebut diharapkan tidak mengganggu tujuan utama PETISI 26.

Seluruh anggota diingatkan agar tidak mudah terpancing oleh komentar, informasi yang belum terverifikasi, maupun dinamika komunikasi di luar forum. Pengurus juga mendorong agar setiap informasi penting terkait agenda PETISI 26 disampaikan melalui jalur komunikasi yang jelas dan resmi guna menghindari kesalahpahaman.

Forum menekankan pentingnya menghindari prasangka maupun tudingan tanpa dasar. Jika terdapat informasi yang perlu diluruskan, klarifikasi diharapkan dilakukan berdasarkan fakta dan kronologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

PETISI 26 juga menegaskan kembali bahwa gerakan tersebut diarahkan untuk menyuarakan kepedulian terhadap persoalan korupsi, transparansi, tata kelola pemerintahan, dan kepentingan masyarakat.

Karena itu, perjuangan diharapkan tidak bergeser menjadi konflik personal maupun kepentingan politik praktis. Kritik dan aspirasi diarahkan pada persoalan, kebijakan, tata kelola, serta kepentingan publik, bukan serangan terhadap pribadi seseorang.

Terkait munculnya berbagai asumsi dan komentar mengenai persoalan uang dalam rangkaian aksi sebelumnya, forum sepakat agar isu tersebut tidak ditanggapi secara emosional. PETISI 26 menyatakan akan berpegang pada fakta dan kronologi yang sebenarnya serta tidak membangun gerakan berdasarkan asumsi.

Jika terdapat informasi yang perlu disampaikan atau diluruskan kepada publik, klarifikasi akan dilakukan melalui mekanisme komunikasi resmi dan pemberitaan yang jelas.

Dalam rapat, peran media juga menjadi perhatian. PETISI 26 berharap media dapat menyampaikan perkembangan gerakan secara utuh, berimbang, dan berdasarkan fakta. Apabila terdapat informasi yang dinilai tidak lengkap atau keluar dari konteks, PETISI 26 akan membuka ruang klarifikasi agar masyarakat memperoleh informasi secara proporsional.

Sembilan Langkah Tindak Lanjut

Sebagai hasil rapat evaluasi dan konsolidasi, PETISI 26 menyepakati sembilan langkah tindak lanjut, yakni:

1. Menyiapkan dan mengirimkan surat permohonan audiensi kepada DPRD Kabupaten Bogor.
2. Menyiapkan materi aspirasi yang akan disampaikan dalam audiensi.
3. Melakukan koordinasi internal terkait delegasi yang akan menghadiri pertemuan.
4. Mendokumentasikan setiap tahapan perjuangan secara tertib.
5. Menjaga komunikasi dengan pihak eksekutif maupun legislatif.
6. Menjaga dan mendokumentasikan dukungan masyarakat melalui tanda tangan PETISI 26.
7. Memperkuat konsolidasi internal agar gerakan tetap solid.
8. Menyampaikan perkembangan perjuangan kepada masyarakat secara transparan.
9. Memastikan seluruh kegiatan dan penyampaian aspirasi dilakukan secara demokratis, konstitusional, serta sesuai dengan ketentuan hukum.

Rapat ditutup dengan penegasan bahwa perjuangan tidak cukup hanya dengan bergerak. Setiap langkah dinilai harus memiliki arah, strategi, konsistensi, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Soliditas internal, komunikasi yang sehat, dukungan masyarakat, serta keterbukaan terhadap dialog dengan pemerintah dan DPRD menjadi modal penting bagi PETISI 26 dalam menentukan tahapan gerakan selanjutnya.

PETISI 26 menegaskan akan tetap memusatkan perjuangannya pada pemberantasan korupsi, transparansi, kontrol sosial, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kepentingan masyarakat.

“Sedikit demi sedikit menjadi bukit. Yang terpenting bukan hanya bergerak, tetapi memastikan setiap langkah memiliki arah, strategi, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.” (Red/Dul/Foto: Ist.)