Pendidikan

STIH Litigasi Dorong Wisudawan Kembangkan Kemampuan ke Jenjang Pendidikan Lebih Tinggi Maupun Pengalaman Dunia Kerja

Jakarta – Gelar akademik membawa tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui pekerjaan dan pengabdian. Pesan itu disampaikan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi, Drs. H. Mashudi, Bc.IP., M.AP., dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Tahun Akademik 2025/2026 di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Sebanyak 66 lulusan dikukuhkan, terdiri atas 52 lulusan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Angkatan VIII dan 14 lulusan Program Diploma Tiga (D3) Administrasi Peradilan Angkatan XXXVI.

Mashudi mengingatkan para lulusan agar tidak menjadikan gelar sebagai alasan untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama kuliah harus digunakan secara bertanggung jawab, dengan menjunjung integritas, profesionalisme, dan kerendahan hati.

Menurutnya, kelulusan merupakan hasil ketekunan mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan. Pencapaian tersebut perlu dilanjutkan dengan kemauan mengembangkan kemampuan, baik melalui pendidikan yang lebih tinggi maupun pengalaman di dunia kerja.

Pesan itu menyentuh tanggung jawab mendasar lulusan hukum dan administrasi peradilan. Penguasaan teori dan prosedur perlu disertai kejujuran, kecermatan, serta penghormatan terhadap hak masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Mashudi turut menyampaikan penghargaan kepada orang tua dan keluarga yang mendukung perjalanan pendidikan para wisudawan.

“Kepada para orang tua wisudawan dan wisudawati, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kepercayaan Bapak dan Ibu telah kami tunaikan hingga hari ini putra-putri Bapak dan Ibu diwisuda, menerima ijazah, dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum maupun Ahli Madya,” tuturnya.

Mewakili para lulusan, Intan Ummi Saputri yang juga menjadi lulusan terbaik menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan. Ia menggambarkan kelulusan pada 14 November 2026 sebagai pencapaian bersama setelah melewati perjalanan panjang.

“Sungguh merupakan sebuah kehormatan yang sangat besar bagi kami. Pada hari yang istimewa ini, saya berdiri di panggung mewakili rekan-rekan wisudawan dan wisudawati untuk menyampaikan ungkapan hati dan rasa terima kasih. Bukan hanya dari saya sendiri, melainkan suara dari perjalanan dan perjuangan kita bersama,” ungkapnya.

Intan juga mengapresiasi pimpinan kampus, dosen, staf, dan tenaga kependidikan atas bimbingan selama perkuliahan.

“Terima kasih atas bimbingan, ilmu, kesabaran, dan kesempatan sehingga kami dapat tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas dan intelektual,” ujarnya.

Prosesi wisuda dihadiri Ketua Yayasan Pengayoman Warga Kementerian Hukum dan HAM, Dr. Sri Puguh Budi Utami, M.Si.; perwakilan Ketua Mahkamah Agung RI, Panitera Muda Perkara Pidana Militer, Dr. Tri Achmad Bhaykhonni, S.H., M.H.; serta perwakilan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Wachid Wibowo, A.Md.IP., S.Sos., M.M.

Hadir pula perwakilan Menteri Hukum RI, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi, Dr. Sucipto, S.H., M.H., M.Kn.; serta perwakilan Kepala LLDikti Wilayah III, Ina Agustiani, S.E., M.M., selaku Ketua Tim Kerja Sumber Daya.

Dari Ruang Kuliah ke Praktik Peradilan

Sebulan sebelum wisuda, hubungan pendidikan hukum dengan kebutuhan tenaga peradilan menjadi pembahasan dalam audiensi jajaran yayasan dan STIH Litigasi di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Delegasi diterima Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, Dr. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., didampingi Plt. Sekretaris MA yang juga Hakim Agung, Dr. Sobandi, S.H., M.H.

Dwiarso menyampaikan salam dan permohonan maaf Ketua MA, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., yang pada waktu bersamaan menerima kunjungan kehormatan Kapolri.

Dalam pertemuan tersebut, Dwiarso mengapresiasi kontribusi STIH Litigasi dan pendahulunya, Akademi Litigasi Indonesia (ALTRI), dalam pendidikan tenaga teknis peradilan, termasuk panitera pengganti.

Ia menyoroti kiprah alumni, yakni Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak, Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H., serta Hakim Ad Hoc HAM pada MA, Edwin Partogi Pasaribu, S.H., M.H.

Foto: Ist./Dandapala

Pimpinan MA juga mendorong tenaga teknis peradilan yang belum bergelar sarjana hukum untuk melanjutkan studi. Peluang menghadirkan hakim sebagai dosen tamu dibuka untuk memperkaya pembelajaran dengan pengalaman praktik. Keterbukaan tersebut merupakan peluang kolaborasi akademik yang dapat ditindaklanjuti.

Audiensi sekaligus menjadi kesempatan menyampaikan undangan kepada pimpinan MA untuk memberikan sambutan dan amanat pada wisuda yang saat itu direncanakan berlangsung di Gedung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta. Pertemuan ditutup dengan foto bersama dan pertukaran cenderamata.

STIH Litigasi merupakan perguruan tinggi swasta di bawah Yayasan Pengayoman Warga Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan profil resmi kampus, institusi ini berawal dari ALTRI Pengayoman yang berdiri pada 1987 atas gagasan Menteri Kehakiman saat itu, Ismail Saleh, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tenaga kepaniteraan.

Foto: Ist./stihlitigasi.id

Pada 2014, ALTRI berubah bentuk menjadi STIH Litigasi melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 508/E/O/2014. Institusi ini menyelenggarakan S1 Ilmu Hukum dan D3 Administrasi Peradilan.

Dengan latar belakang tersebut, pesan integritas dalam wisuda menjadi ukuran yang perlu diwujudkan para lulusan melalui tindakan: bekerja dengan teliti, memberikan informasi secara benar, dan melayani masyarakat dengan tanggung jawab.

(Red/Gate 13/Foto: Ist./Humas)


Discover more from Patroli Borgol

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Discover more from Patroli Borgol

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading