1.698 TKA Kawasan Tambang di NTB Diperiksa Imigrasi

Sumbawa Barat – Operasi pemeriksaan 1.698 tenaga kerja asing (TKA) di kawasan pertambangan Kabupaten Sumbawa Barat, NTB, pada 30 September–1 Oktober 2025 bukan sekadar tindakan administratif.

Langkah ini mencerminkan pergeseran paradigma kebijakan keimigrasian Indonesia, dari fungsi pengawasan pasif menjadi pengendalian aktif berbasis intelijen dan risiko.

Satgas Patroli Imigrasi Wilayah Pertambangan dan Industri, yang dibentuk Ditjen Imigrasi, kini menjadi garda terdepan dalam memastikan kehadiran tenaga kerja asing benar-benar memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional tanpa melanggar regulasi.

Dalam operasi di Sekongkang, ditemukan indikasi pelanggaran mencolok, diantaranya 64 TKA tidak sesuai alamat tinggal dengan data ITAS, 43 bekerja di lokasi berbeda dari RPTKA, dan beberapa menggunakan izin tinggal kunjungan (ITK) indeks C22 yang tidak sesuai maksud.

Temuan tersebut menegaskan perlunya sinkronisasi lintas instansi, mulai dari pemberi izin penggunaan TKA hingga lembaga pengawas lapangan.

“Imigrasi berkomitmen memperkuat pengawasan di berbagai titik di seluruh Indonesia, terutama di kawasan industri dan perusahaan yang menjadi pusat kegiatan warga negara asing,” tegas Plt Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman.

Kebijakan ini sejalan dengan agenda nasional memperkuat penegakan hukum imigrasi berbasis digital dan sistem Early Warning keimigrasian. Dengan meningkatnya investasi di sektor tambang dan energi, pengawasan adaptif menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan kedaulatan hukum.

Langkah cepat Imigrasi Sumbawa Besar memanggil dua perusahaan untuk klarifikasi menunjukkan efektivitas sistem pengawasan yang kini makin responsif dan transparan.

Secara strategis, operasi seperti ini diharapkan memperkuat kepercayaan publik dan investor, bahwa Indonesia adalah negara yang terbuka terhadap investasi asing, tetapi tetap menegakkan aturan tanpa kompromi. (Nix/Foto: Ist./Humas)