Integritas Harga Mati, Dirjen Badilum Tegaskan Pengawasan Ketat di PT Medan

Medan – Komitmen menjaga integritas kembali ditegaskan dalam Pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Administrasi dan Teknis Yudisial bagi hakim dan aparatur peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Medan, yang digelar secara daring pada Senin (23/02).

Kegiatan ini diikuti seluruh hakim dan Aparatur Sipil Negara dari Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung (MA) Bambang Myanto dalam sambutan sekaligus pembukaan resmi menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama lembaga peradilan.

“Integritas harga mati. Jangan sampai turun dan lengah,” tegasnya secara daring di hadapan para peserta.

Ia mengingatkan tantangan integritas kini semakin kompleks, termasuk dalam hal transaksi keuangan. Menurutnya, penukaran mata uang asing dapat terpantau dan dilaporkan.

Badilum, lanjutnya, akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencegah praktik yang tidak berintegritas.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dini agar aparatur peradilan tidak terjerumus pada praktik yang mencederai marwah lembaga.

Menurut Bambang, aspek integritas juga menjadi pertimbangan penting dalam promosi dan mutasi. Mahkamah Agung Republik Indonesia akan melihat rekam jejak integritas seorang hakim, termasuk kesesuaian perilaku dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

“Mahkamah Agung melihat apakah seorang hakim berintegritas atau tidak, apakah perilakunya sesuai atau tidak dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim, semuanya akan terpantau,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Siswandriyono, mengingatkan seluruh peserta agar menjaga kehormatan profesi. Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik lahir dari sikap dan perilaku aparatur peradilan sehari-hari.

Di lingkungan Pengadilan Tinggi Medan, pengawasan internal juga diperketat. Sejumlah akses yang berpotensi mempertemukan aparatur peradilan dan pihak eksternal telah ditutup dan diawasi, termasuk kantin dan masjid kantor. Selain itu, aktivitas pegawai dipantau melalui CCTV yang merekam suara dan gambar.

Dengan pesan yang tegas dan lugas, kegiatan ini menegaskan bahwa profesionalisme peradilan tidak dapat dipisahkan dari integritas. Menjaga marwah peradilan menjadi tanggung jawab bersama tanpa kompromi. “Semoga manfaat yang diperoleh dapat diimplementasikan di satuan kerja masing-masing,” pungkasnya. (Red/Ags/Foto: Ist./dandapala)